Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk pembebasan lahan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan Underpass Gatot Subroto. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi pembebasan lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Area yang terdampak berada di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Baros, termasuk wilayah yang melintasi perlintasan sebidang rel kereta api.
Ia menyebutkan, sejumlah aset milik instansi turut masuk dalam rencana pembebasan, seperti milik TNI, kantor pos, fasilitas PT Telkom Indonesia, hingga mess milik Kodiklat.
“Peran Pemkot hanya pada pembebasan lahan di sekitar proyek, totalnya sekitar 3.000 meter persegi,” ujarnya.
Untuk pembangunan fisik underpass, seluruh pembiayaan akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat status jalan yang menjadi lokasi proyek merupakan kewenangan provinsi.
Ngatiyana menambahkan, saat ini proses masih menunggu tahapan lelang dari pihak provinsi. Ia berharap pekerjaan konstruksi bisa mulai dilakukan dalam waktu dekat, sekitar Mei atau Juni mendatang.
Selama proses pembangunan berlangsung, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Skema pengaturan arus kendaraan tersebut telah disiapkan oleh kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kodam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Mabes AD agar pelaksanaan proyek berjalan lancar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menuturkan bahwa proyek underpass tersebut sepenuhnya didanai dan dikerjakan oleh pemerintah provinsi dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar.
Ia menyebutkan, pengerjaan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 10 bulan, dengan proyeksi penyelesaian pada Desember 2026.
“Untuk pembangunan fisik seluruhnya dari provinsi, sedangkan kami fokus pada pembebasan lahannya,” ujarnya.