Dalam sudut pandang ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, Danantara diartikan sebagai bentuk pengelolaan baru yang menggantikan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Danantara ini pada dasarnya adalah replacing sumbangan BUMN terhadap ekonomi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri,” kata Tauhid Ahmad kepada wartawan Inilah.com Ucha Julistian Mone pada Senin, 3 Maret 2025.
Tauhid menyoroti bahwa secara finansial, kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup signifikan. Pada 2023, kontribusi BUMN terhadap pajak negara mencapai Rp457 triliun. BUMN juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia mempertanyakan apakah Danantara akan mampu memberikan manfaat ekonomi yang setara atau lebih besar dibandingkan model BUMN sebelumnya. Hal lain adalah seberapa jauh mampu mendorong perubahan atau delta pertumbuhan. “Ini bergantung pada seberapa besar investasi yang diberikan dan apakah ada tambahan income generating yang signifikan,” ujar Tauhid.
Tauhid menyoroti modal yang dikelola Danantara yang mencapai Rp14.000 triliun. Namun, yang penting diperhatikan adalah apakah dana tersebut akan mampu menstimulus tambahan aset, pajak, dan menggenjot kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan.
Menurutnya, reaksi awal pasar terhadap Danantara cenderung negatif lantaran munculnya ketidakpastian terkait perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan bank-bank milik negara. “Ini indikasi bahwa market menolak atau setidaknya merespons dengan hati-hati terhadap perubahan ini, karena tidak ada informasi yang jelas bagaimana portofolio bisnis bank-bank tersebut akan dikelola di bawah Danantara,” paparnya.
Kekhawatiran utama, Tauhid melanjutkan, terletak pada otonomi bisnis bank-bank milik pemerintah. Jika bank kehilangan fleksibilitas dalam pengelolaan modal dan bisnisnya, maka akan berdampak pada tergerusnya kepercayaan investor. “Jika nantinya Danantara tetap memberikan otonomi kepada masing-masing entitas yang bergabung, maka dampaknya bisa lebih terkendali. Namun, jika semuanya dikonsolidasikan secara sentral, bisa jadi pasar akan bereaksi negatif,” ucap Tauhid.
Meski banyak tantangan, Tauhid tetap berharap Danantara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi, independensi, dan tata kelola yang baik dalam operasionalnya. “Jika independensi dapat dijamin dan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan return yang signifikan, maka Danantara bisa menjadi salah satu penggerak utama perekonomian,” katanya.
Di dalam pembentukan Danantara, pemerintah tampaknya melakukan benchmarking terhadap model pengelolaan investasi negara lain seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Meski demikian, Tauhid menilai ada beberapa perbedaan yang dapat menjadi tantangan dalam penerapan model serupa di Indonesia.
“Di luar negeri, independensi institusi seperti ini sangat kuat, sementara di Indonesia pemerintah masih memiliki kontrol yang dominan. Pemimpin Danantara misalnya, juga merangkap sebagai menteri yang dapat menimbulkan masalah independensi dalam pengelolaan investasi,” tuturnya.
Selain itu, di negara lain, investasi yang dilakukan lebih berorientasi pada keuntungan atau profit-oriented. Sementara di Indonesia, ada kemungkinan besar bahwa investasi melalui Danantara akan lebih banyak dipengaruhi oleh program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur atau inisiatif strategis lainnya, yang belum tentu memberikan tingkat pengembalian investasi yang optimal.
“Jika Danantara lebih fokus pada proyek-proyek yang memiliki kepentingan politik atau sosial, maka tingkat return investasi bisa berbeda dari ekspektasi. Ini berbeda dengan Temasek atau Khazanah yang benar-benar dikelola dengan pendekatan investasi murni,” kata Tauhid.
Tantangan lainnya terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan. Tauhid menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan independen agar Danantara tidak terjerumus dalam masalah tata kelola yang buruk, seperti yang terjadi dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
“Kasus seperti 1MDB di Malaysia menunjukkan betapa pentingnya independensi manajemen dalam pengelolaan dana negara. Ketika ada intervensi politik atau manajemen tidak memiliki otonomi penuh dalam pengambilan keputusan, maka risiko penyimpangan semakin besar,” pungkasnya.
Source : https://www.inilah.com/indef-danantara-ditantang-memberi-manfaat-ekonomi-lebih-dari-bumn